Sabtu, 26 November 2016

Dinamika Peran Aktor dalam Isu Keamanan dan Implikasinya Terhadap Demokratisasi di Kota Ambon



Dinamika Peran Aktor dalam Isu Keamanan dan Implikasinya Terhadap Demokratisasi di Kota Ambon
Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah :
       Perjuangan aktivis serta stakeholders masyarakat sipil kota terhadap isu jaminan keamanan warga, juga terhadap masalah-masalah publik serta upaya demokratisasi di kota Ambon. Upaya demokratisasi yang terbangun lebih sebagai proses konsolidasi ketahanan diri kedalam untuk tidak terprovokasi, dan belum sepenuhnya berhasil sebagai kontrol demokratis terhadap institusi keamanan (TNI/Polri), dan masih lemahnya keamanan oleh otoritas publik (walikota) sebagai  aktor dominan. Belum efektif untuk menghasilkan dampak kebijakan publik bagi kemaslahatan hidup warga kota Ambon.     
       Semakin banyak kesadaran kolektif warga semakin banyak inisiatif-inisiatif dan aksi-aksi kolektif warga, semakin tinggi ketahanan internal warga secara kolektif terhadap provokasi kearah konflik oleh pelaku eksternal, maka semakin berkurangnya aksi-aksi provokasi dan upaya gangguan keamanan di kota.
       Point rekomendasi untuk ditindaklanjuti para pihak kedepan adalah :
1.      Strategi aktor alternatif dan warga sipil terhadap isu jaminan keamanan tidak hanya sebatas membangun kesadaran kolektif dan ketahanan warga secara internal, melainkan diarahkan untuk mendorong aktor dominan (walikota) otoriter publik untuk mengemban tanggung jawab yang serius dalam menjamin keamanan bagi warga kota, termasuk mengambil langkah kebijakan kritis terhadap institusi keamanan.
2.      Perlunya penguatan strategi aksi yang berbasis jaringan dan kerja sama kemitraan antara berbagai aktor dan stakeholders sipil dikota yang melibatkan institusi, akademis dan akademisi, institusi/tokoh agama, institusi adat, advokasi, serta aktivis ormas, OKP dll untuk bersinergi memperjuangkan isu-isu publik, mempolitikannya untuk mengahsilkan kebijakan publik.
3.      Perluasan dan pengutan gerakan sosial aktor, stakholders dalam memperjuangkan agenda politik di kota dengan pendekatan berbasis masalah jaringan multilevel. Jejaring multi level lokal, nasional hingga global. Serta membangun gerakan politik level lokal hingga menjadi level nasional.
Kaitannya dengan pradigma sosiologi adalah :
1.      Fakta sosial (Emile Durkheim)
       Ketika terjadi isu-isu di kota Ambon mempengaruhi individu-individu yang lain untuk malakukan cara agar terhindar dari isu-isu tersebut yang melibatkan aktor dominan yaitu publik otoriter (walikota) dan TNI/Polri serta actor alternatif seperti institusi akademis dan akademisi, institusi keagamaan/ tokoh agama, institusi pemangku adat, advokasi, aktivis, dan ormas.
2.      Definisi Sosial (Max Weber)
       Dalam paradigma ini menekankan kepada interaksi individu terhadap norma yang menghasilkan makna dalam hal ini kaitannya dengan wacana diatas adalah ketika para individu (warga kota Ambon) bersinergi untuk melakukan tindakan agar terhindar dari isu-isu SARA latar belakang  tindakan mereka karena mereka sudah mempercayai mendarah daging apa yang menjadi kebiasaan mereka merupakan norma-norma yang harus dijalankan sebagaimana mestinya.
3.      Perilaku Sosial ( B.F Skinner)
       Pada paragigma ini perilaku seseorang ditentukan oleh stimulus yang datang dari luar yang membuat orang berpikir dan berperilaku. Pada kaitannya dengan wacana diatas adalah ketika mereka mendapatkan berita isu-isu yang terdapat pada kota Ambon tersebut mereka berpikir bagaiamana caranya agar dapat bersinergi untuk menghasilkan kebijakan demi kemashlahatan bersama dan mereka juga akan berperilaku sesuai dengan apa yang akan mereka rencanakan dengan proses berpikir yang telah disepakati bersama. Actor yang dapat berpengaruh seperti actor dominan Wali Kota Ambon sendiri sebagai publik otoriter dan petugas keamanan yaitu TNI dan Polri dan tidak kalah pentingnya dengan dukungan actor alternatif seperti institusi akademis dan akademisi, tokoh agama, institusi adat, ormas OKP dan lain sebagainya. Sehingga mereka dapat bergabung memikirkan bersama apa yang harus dilakukan untuk mengahasilkan kebijakan dan menjadi acuan yang akan mereka lakukan, dengan cara bergabung seperti itu maka ketercapaian akan semakin mudah dicapai.
Sumber : PaskarinaCarolinedkk.BerebutKontrolatasKesejahteraan.(2015).Yogyakarta:PolGov.

1 komentar: